Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Jika Penjualan Tidak Disahkan Notaris Featured

Pertanyaan:

Jika Penjualan Tidak Disahkan Notaris

Selamat malam Bapak Caleg Wirlisman yang juga seorang Notaris/PPAT di Batam, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Kami ingin menanyakan mengenai jual beli tanah (rumah). Seorang teman membeli sebidang tanah dan disahkan Notaris/PPAT dengan menerbitkan akta jual beli (AJB). Beberapa tahun kemudian dia butuh uang, kemudian dia jual kembali tanah tersebut hanya dengan menyerahkan AJB tersebut tanpa melalui Notaris/PPAT. Bagaimana dasar hukum atas kasus ini? Bagaimana kekuatan hukum atas pembelian tanah yang kedua itu? Apabila membeli tanah berdasarkan AJB itu bagaimana? Terima kasih.
Pengirim: +628136450xxxx

Jawaban:

Penjualan Anda Batal Demi Hukum  

Terima kasih telah berkunjung ke website kami dan kiriman pertanyaan Anda. Dasar hukum jual beli yang berkekuatan hukum hukum tentu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai Pasal 1540 KUHPerdata.

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan atau pun harganya belum dibayar (Pasal1458 KUHPerdata).

Fungsi Notaris/PPAT dalam transaksi jual beli sebagai berikut;

  1. Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

  2. Akta tanah dan akta jual beli (AJB) harus dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT karena merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang. Pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Kesimpulannya Notaris/PPAT dalam transaksi jual beli adalah suatu yang mutlak khususnya bagi pembeli

  3. Berbicara tentang kekuatan hukum transaksi jual beli, tentu yang sesuai dengan prosedur dan mempunyai akta otentik lebih kuat daripada yang tidak sesuai prosedur apalagi jual beli di bawah tangan

    Seharusnya yang dilakukan adalah melaksanakan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar apabila terjadi masalah di kemudian hari bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh sebab itu, kami sarankan Anda ke Notaris/PPAT untuk mengurusnya kembali keabsahan proses itu. Demikian penjelasannya.
Wirlisman, SH

Notaris/PPAT/Konsultan Hukum & Caleg DPRD Provinsi Kepri 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 8 DAIL KEPRI-4 Kecamatan: Batu Ampar-Lubuk Baja-Bengkong-Batam Kota | SMS/WA: +6281-270-600-277 & (+62) 813-1476-6227 Email: info@wirlisman.com

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Latest Tweets

@kaesangp Jokowi-Prabowo Adalah Kita https://t.co/gwJQrolDnt
@kaesangp Nasihat Untuk Presiden Jokowi https://t.co/BPdbyWZv1B
Jurnalistik Universitas Internasional Batam https://t.co/CAul3VIApY
Follow Candra P Pusponegoro on Twitter
Our website is protected by DMC Firewall!