Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

KPK: Jangan Tutupi Harta Kekayaan! Featured

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan konsekuensi hukum bagi penyelenggara negara yang menyembunyikan harta kekayaannya.

KPK telah mewajibkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk dilaporkan ke KPK setiap tahunnya.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengungkapkan saat ini sudah ada peningkatan pelaporan harta kekayaan dari penyelenggara negara periodik 2018.

Ia pun mengimbau agar pelaporan harta kekayaan tersebut harus disetorkan secara akurat dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

"Jadi kami ingatkan sekali lagi, selain pelaporan wajib sampai dengan 31 maret 2019 ini, informasi yang disampaikan pun harus benar. Karena kalau ada informasi yang tidak benar, ada kekayaan yang disembunyikan, tidak dilaporkan maka ada risiko hukum lebih lanjut," kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Febri melanjutkan, pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara penting dilakukan untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi. Sebab, dari beberapa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diusut KPK, banyak harta kekayaan yang tidak dimasukkan ke dalam LHKPN.

"Agar hal tersebut tidak perlu terjadi, karena ini pencegahan, maka kami imbau penyelenggara negara melaporkan secara tepat waktu dan juga melaporkan secara benar," tegasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap masih banyak penyelenggara negara yang belum patuh melaporkan LHKPN periodik 2018.

Penyelenggara negara yang belum patuh melaporkan LHKPN periode 2018 terdiri dari beberapa institusi di daerah dan pusat.

Diketahui, batas akhir pelaporan LHKPN masih ditunggu hingga tanggal 31 Mater 2019 mendatang. Total keseluruhan penyelenggara negara yang berstatus wajib lapor jumlahnya mencapai 392.142 orang.

Jumlah tersebut terdiri dari unsur Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, DPR RI, DPD RI, DPRD, dan BUMN/BUMD. (Republika)

Wirlisman, SH

Notaris/PPAT/Konsultan Hukum & Caleg DPRD Provinsi Kepri 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 8 DAIL KEPRI-4 Kecamatan: Batu Ampar-Lubuk Baja-Bengkong-Batam Kota | SMS/WA: +6281-270-600-277 & (+62) 813-1476-6227 Email: info@wirlisman.com

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Latest Tweets

@kaesangp Jokowi-Prabowo Adalah Kita https://t.co/gwJQrolDnt
@kaesangp Nasihat Untuk Presiden Jokowi https://t.co/BPdbyWZv1B
Jurnalistik Universitas Internasional Batam https://t.co/CAul3VIApY
Follow Candra P Pusponegoro on Twitter
Our website is protected by DMC Firewall!